Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang- undangan









H2O meerjungfrau: Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang- undangan




Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang- undangan

  1. Undang-Undang
    Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah
    memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan
    perundang-undangan. Ketika hal itu menjadi bagian “Ketentuan pidana” dalam
    undang-undang administratif, maupun ketika merumuskannya dalam
    undang-undang pidana.
  2. Secara
    umum suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:
    a. subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (addressaat norm);
    b. perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik dalam bentuk melakukan
    sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan
    akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan
    c. ancaman pidana (strafmaat).
    Sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya tersebut.
    Terlalu beragamnya perumusan tindak pidana dalam peraturan
    perundang-undangan bersambungan langsung dengan masalah penafsiran atas
    ketentuan tersebut, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pencapaian
    tujuan hukum itu sendiri, seperti kepastian hukum dan keadilan, yang pada
    gilirannya mempengaruhi efektivitas praktek penegakan hukum.
  3. Adressaat
    norm suatu tindak pidana umumnya di hubungkan dengan suatu istilah yang
    kerap disebut sebagai “kenmerk”, “elemen” atau”bestanddeel” suatu tindak
    pidana. Dalam hal ini adalah idiom “hij die” atau di indonesia-kan “barang
    siapa”.
  4. Idiom
    ‘barang siapa” merujuk kepada addressat suatu tindak pidana, yaitu
    siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu
    tindak pidana
  5. Dengan
    demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah “barang siapa”
    sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban
    apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum
    yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana.
  6. Berdasarkan
    sejarahnya semua tindak pidana dalam KUHP tertuju pada orang perseorangan,
    sehingga jelas merupakan kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukan
    dalam pengertian “barang siapa” dalam KUHP, bukan hanya terdapat orang
    perseorangan (naturlijk persoon) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (
    recht person) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang
    addressat suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal
    ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana
    itu.
  7. Ada
    rumusan tindak pidana yang melarang perbuatan yang “menyakiti”, merugikan
    atau melukai obyek hukum, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau
    pencuruan (Pasal 362 KUHP). Dalam hukum pidana modern, ancaman pidana di
    tujukan kepada orang perseorangan (natuurlijke person) atau korporasi
    (korporatie).
  8. Sepintas
    lalu terlihat ketika ancaman pidana hanya di tujukan terhadap orang
    perseorangan (KUHP), digunakan sebutan umum “Barang siapa” untuk menujukan
    addressaat norm-nya.
  9. Bahkan
    pada tahun yang sama dengan tahun dimana pertama kali digunakan idiom
    “setiap orang”, pembentuk undang-undang mengundangkan Undang-Undang Nomor
    16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan
    menggunakan istilah “barang siapa” untuk menujukan sasaran umum tindak
    pidana yang diaturnya.
  10. Lain
    lagi halnya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang sekalipun telah
    menggunakan istilah setiap orang tetapi masih ditambahkan istilah
    “lembaga” untuk menunjukan addressaat norm-nya. Beberapa istilah bersifat
    sangat umum, seperti “Setiap pihak” dalam Undang-Undang Nomor 8
    Tahutentang 1992 Pasar Modal atau “
  11. rang
    asing” dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
  12. Ancaman
    pidana tidak dapat ditujukan kepada “saksi” karena saksi adalah orang yang
    tidak melakukan tindak pidana, tetapi justru yang melihat, mendengar dan
    mengalami sendiri dari suatu tindak pidana. Demikian pula halnya Pasal 24
    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengancam pidana bagi “saksi”,
    sehingga mengacaukan apakah seseorang itu sebagai pelaku pidana ataukah
    hanya saksi.demikian pula ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
    1997 Tentang Narkotika, masih mengancam pidana terhadap perbuata, dengan
    menentukan: “Percobaan atau permufakatan jahat diancam dengan pidana yang
    sama”.
  13. Perbuatan
    yang dilarang (strafbaar) dalam suatu tindak pidana adalah isi
    undang-undang yang harus dibuktikan penuntut umum, untuk dapat menyatakan
    seseorang melakukan tindak pidana. Tidak pidana pertama-tama suatu tindak
    pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu.
  14. Ketika
    tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada
    hakekatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan
    sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam
    undang-undang tersebut.
  15. Bukankah
    hukuman pidana hanya dapat bekerja jika masyarakat mendapat peringatan
    yang memadai baik mengenai perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan
    maupun perbuatan yang justru harus dilakukan.dengan demikian, perbuatanya
    tetap dirumuskan dalam undang-undang.
  16. Persoalannya
    hingga sekarang landasan demikian belum juga dipositifkan dalam peraturan
    perundang-undangan sehingga terhadap undang-undang diluar KUHP dibentuk
    dengan suatu asumsi bahwa perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan
    pidana selalu dipandang sebagai dolus, kecuali dinyatakan dengan tegas
    sebagai delik culpa. Perlu kebijaksanan pembentukan undang-undang untuk
    menetapkan hanya perbuatan yang dapat terjadi karena kesengajaan
    pembuatnya saja yang dijadikan tindakan tindak pidana.
  17. Dalam
    peraturan perundang-undangan, kesengajaan seharusnya dikeluarkan dari
    rumusan tindak pidana. Sementara itu, mengenai kealpaan dapat tetap
    menjadi bagian rumusan tindak pidana.
  18. Ketentuan
    pidana dalam undang-undang administratif seharusnya hanya berisi ancaman
    pidananya (strafmaat), sedangkan perbuatan yang dilarangnya (strafbaar)
    berada dalam norma administratif ketentuan administratif ini dapat berupa
    suatu perintah ataupun larangan.
  19. Ketika
    rumusan tindak pidana di tujukan untuk mengamankan ketentuan administratif
    yang berisi atau larangan, maka ketentuan administratif tersebut menjadi
    bagian inti (bestanddeel) tindak pidana.
  20. Konsekuensinya,
    dalam lapangan hukum acara, ketentuan administratif tersebut harus menjadi
    perbuatan yang di dakwakan (berstanddeelen delict) dan karenanya harus
    dapat dibuktikan.
  21. Sebaliknya,
    jika rumusan tindak pidana di tujukan untuk mengamankan perintah yang
    terdapat dalam ketentuan administratif, maka ketentuan administratif
    tersebut hanya diperlukan untuk menafsirkan bagian inti (bestanddeel)
    tindak pidana tersebut yang sebenarnya baik perbuatan maupun sanksinya
    telah ada dalam ketentuan pidana tersebut.
  22. Demikian
    misalnya ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004
    tentang Kepariwisataan. Dalam hal ini rumusan tindak pidananya adalah
    sebagai berikut:
    a. “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
    Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
    30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana
    kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya
    Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)”.
    b. Padahal tindak pidana ini dapat dibedakan dalam “pelanggaran perintah
    administratif”, yaitu sebagaimana dalam hal terjadi pelanggaran norma
    administratif yang ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25,
    Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1)
    peraturan daerah ini; sedangkan tindak pidana sebagai akibat “pelanggaran
    larangan administratif” terjadi dalam hal melanggar ketentuan Pasal 26 dan
    Pasal 35 ayat (2) peraturan ini.
  23. Pidana
    adalah reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan
    sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut
  24. Antara
    “perbuatan yang dilarang” atau strafbaar dan “ancaman pidana” atau
    strafmaat mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas). Bahkan “larangan”
    terhadap perbuatan yang termaktub dalam rumusan tindak pidana justru
    “timbul” karena adanya ancaman penjatuhan pidana tersebut barangsiapa yang
    melakukan perbuatan tersebut;
  25. Selain
    itu, ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana selalu ditujukan
    kepada pembuatannya
  26. Artinya,
    dengan penjatuhan pidana maka celaan yang objektif ada pada tindak pidana
    kemudian berubah bentuk menjadi celaan subyektif kepad pembuatnya. Umumnya
    pengancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti
    beberapa model, yaitu;
    a. satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali
    terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana seumur
    hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
    b.  satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana
    lain;
    c. satu jenis pidana diancamkan secara kombinasi alternatif-kumulatif.
    Oleh karena itu, pengkajian terhadap rumusan ancaman pidana dalam berbagai
    peraturan perundang-undangan menujukan adanya keberagaman perumusan
    ancaman pidana, sebagaimana terurai di bawah ini.
  27.  Meskipun
    umumya para ahli sepakat, menggunakan istilah “pidana” tetapi istilah
    tersebut tidak selalu digunakan dalam undang-undang.
  28. Beberapa
    undang-undang mengunakan istilah “hukum”. dalam Pasal 6 Undang-Undang
    Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang, didepan kata “Penjara”
    tidak digunakan kata “Pidana”, sehingga tetulis: “…Dipidana dengan
    penjara…”.
  29. Misalnya
    Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
    menggunakan idiom ”Pidana denda”.
  30. Dalam
    Pasal 16 undang-undang tersebut ditentukan “..Dipidana dengan pidana
    denda…”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan berbagai undang-undang
    lainnya hanya menggunakan istilah “Denda” saja tanpa ditambahkah istilah
    “Pidana” didepannya.
  31. Undang-Undang
    Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah “Paling
    lama” untuk pidana penjara dan “ Paling sedikit “ dan “Paling banyak” untuk
    denda.
  32. Sementara
    itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monpoli dan
    Persaingan Usaha Tidak Sehat, menggunakan istilah “serendah-rendahnya” dan
    “setinggi-tingginya” untuk menunjukkan minimum dan maksimum khusus pidana
    dendanya.
  33. Dalam
    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya
    ketentuan Pasal 18 tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti,
    digunakan istilah “Sebanyak-banyaknya” untuk menggambarkan jumlah maksimum
    pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan. Misalnya,
    dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan : …
    Dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun…” Undang-Undang
    Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah uraian
    perbuatannya digunakan istilah “…Diancam dengan pidana penjara..”.
  34. Senada
    dengan hal ini Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan
    pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya menggunakan istilah
    “…Dapat dipidana dengan…”lain lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
    2000 tentang serikat pekerja/serika buruh, menggunakan anak kalimat:
    “…Dikenakan sanksi pidana penjara…”.
  35. Umumnya
    ancaman pidana ditempatkan pada bagian akhir suatu rumusan tindak pidana.
  36. Teknik
    terakhir ini untuk menghindari kesan ancaman pidana tertuju hanya terhadap
    sebagian perbuatan saja (bagian perbuatan yang disebut terakhir).
  37. Misalnya
    Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
    Pencucian Uang, yang menentukan :
    “Setiap orang yang senada dengan sengaja : Menempatkan, Mentransfer,
    Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa, Menukarkan, Menyembunyikan
    atau menyamarkan…,dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana
    penjara…”.Perumusan ini menjadi lebih baik apabila dirumuskan sebagai
    berikut :
    “ Dipidana dengan pidana penjara…..,setiap orang yang: Menempatkan,
    Mentransfer, Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa, Menukarkan,
    Menyembunyikan atau menyamarkan…”.
  38. Penempatan
    rumusan ancaman pidana yang tidak tepat secara demikian juga dilakukan
    pembentuk undang-Undang dalam banyak Undang-Undang diantaranya:
    – Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004;
    – Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
    – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
    2002;
    – Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun 2000;
    – Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10
    Tahun 1998;
    – Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor
    5 Tahun 1997.
  39. Beberapa
    undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengancaman pidana
    dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai
    dengan kata penghubung “dan” diantara dua jenis pidana yang diancam) atau
    model kombinasi alternatif–kumulatif yang ditandai dengan kata penghubung
    “dan/atau” diantara dua jenis pidana yang diancamkan).
  40. Persoalannya,
    pada subyek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok
    berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan
    kemerdekaan.
  41. Sekalipun
    salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi
    tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim.
  42. Misalnya
    pada rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2
    Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian.
  43. Beberapa
    undang-undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana
    sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP.
  44. Umumnya
    undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini “didepan” ancaman
    maksimum khususnya.
  45. Dengan
    demikian, ditentukan : “…dipidana dengan pidana penjara paling singkat…
    dan paling lama..”.
  46. Demikian
    pula halnya terhadap denda, ditentukan : “… Dipidana dengan denda paling
    sedikit .. dan paling banyak…” Namun demikian, tidak begitu halnya dengan
    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  47. Setiap
    orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
    b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
    hidup atau “Pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
    paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.
  48. Dengan
    demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur
    hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu dari pada
    pidana penjara selama waktu tertentu.
  49. Argumen
    ini juga menjadi gugur, jika diperhatikan ketentuan Pasal 37, Pasal 38,
    Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
  50. Disini
    ancaman pidana tunggal (hanya pidana penjara selama waktu tertentu),
    tetapi menggunakan model minimum khusus. Minimum khusus disebutkan
    kemudian dari pada maksimum khususnya.
  51. Sekalipun
    menggunakan minimum khusus, tetap saja harus disebut lebih dulu daripada
    maksimum khususnya.
  52. Demikian
    misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Terorisme,
    sekalipun pidana penjara selama waktu tertentu merupakan alternatif dari
    pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, dan dalam hal ini digunakan
    minimum khusus, maka minimum khusus disebutkan lebih dulu. Berdasarkan hal
    ini, mestinya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
    pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan: setiap orang yang melakukan
    perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, di
    pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
    penjara singkat 10 (sepuluh) Tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima)
    tahun.
  53. Ada tiga
    model perumusan jumlah pidana. pertama, fix model, dalam hal ini rumusan
    tindak pidana menyebutkan dengan tegas berapa jumlah pidana (maksimum
    ataupun jika perlu minimumnya) yang dapat dijatuhkan hakim.
  54. Kedua,
    categorization model, dengan penyebutan dalam bagian ketentuan lain diluar
    rumusan tindak pidana jumlah pidana untuk beberapa kategori tertentu.
  55. Ketiga,
    free model, dalam hal ini undang-undang tidak menentukan dengan pasti
    jumlah pidana untuk setiap tindak pidana, melainkan penyerahan sepenuhnya
    kepada kebijaksanaan hakim .Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor
    6 Tahun 1983 jo Undang–undang Nomor 16 Tahun 2000 menggunakan free model.
    Demikian pula ketentuan Pasal 39 undang-undang tersebut.
  56. Hal ini
    juga “disadari” oleh pembentuk undang-undang ini, karena dalam Pasal 41,
    Pasal 41 A, dan Pasal 41 B, ancaman pidana denda disebut dengan tegas (fix
    model) berapa jumlah yang mungkin dijatuhkan oleh hakim. Demikian pula
    hanya ketentuan Pasal 51, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal
    58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, tidak mencantumkan pidana denda
    secara jelas dalam ancaman pidana, melainkan diancamkan dengan perkalian
    nilai cukai yang seharusnya dibayar pelaku.
  57. Berdasarkan
    ketentuan Pasal 103 KUHP, ketentuan ini juga berlaku dalam undang-undang
    diluar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang itu.
  58. Padahal
    Undang-Undang tersebut tidak menyatakan menyimpang dari ketentuan Pasal 12
    ayat (4) KUHP. Hal ini akan membuka disparitas pidana yang terlalu lebar
    antara satu tindak pidana dan tindak pidana yang lain.
  59. Ketika
    mencantumkan pidana pokok dalam undang-undang di luar KUHP, umumnya
    undang-undang menggunakan jenis-jenis pidana pokok yang ditentukan dalam
    Pasal 10 KUHP.
  60. Selain
    yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, diantaranya adalah:
    – Pembatasan gerak pelaku baik bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari
    korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu
    dari pelaku (UU 23/2004);
    – Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga
    tertentu (UU 23/2004);
    – Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana (UU 27/2003);
    – Pembayaran uang pengganti (UU 31/1999);
    – Pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi (UU
    Nomor 20 Tahun 2002);
    – Kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang
    dialihkan atau dibagikan (UU Nomor 16 Tqahun 2001);
    – Pencabutan izin usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999);
    – Larangan pada pelaku usaha untuk menduduki jabatan direksi atau
    komisaris sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun dan selama-lamanya 5 (Lima)
    Tahun (UU Nomor 5 Tahun 1999);
    – Penghentian kegitan lain atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
    kerugian pada pihak lain (UU Nomor 5 Tahun 1999);
    – Pembayaran ganti rugi (UU Nomor 3 Tahun 1997).
  61. Sementara
    itu, beberap ketentuan yang bersifat punitive tidak jelas apakah masuk
    sebagai sanksi pidana (straf) ataukah tindakan (maatreegel), misalnya :
    – Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang menentukan: “Semua benda
    hasil tindak pidana atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang
    dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52
    dapat dirampas atau dimusnahkan oleh Negara sesuai dengan perampasan“.
    – Pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan: “Sanksi
    pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban
    pengusaha membayar hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja
    pekerja/buruh”.
    – Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang menentukan :
    “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang izin usaha
    penyedia tenaga listrik dan pemegang izin operasi diwajibkan untuk memberi
    ganti rugi”.
    – Pasal 78 ayat (15) Undanng-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menentukan :
    ” Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau
    alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan
    dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini rampas untuk
    negara “.
·         
Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. 2009


KEAJAIBAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM MEMPERBAIKI DIRINYA SENDIRI

Percaya atau tidak, paru-paru Anda ternyata usianya baru enam minggu dan pengecap di lidah usianya baru 10 hari.Lantas apa alasannya? Tubuh secara alami bersikus yang membuat organ di tubuh tak setua yang Anda bayangkan.Berapa sajakah usia bagian di tubuh Anda?...

Mapan dulu atau Nikah dulu ??

Kemapanan sebelum menikah tentunya sangat diidam-idamkan oleh wanita maupun laki-laki, hmm..apalagi yang namanya laki-laki, banyak yang gak mau nikah karna belum mapan. Dan uniknya, ini karna doktrin dari para wanita, karna wanita ingin laki-laki yang mapan sebelum...

H2O meerjungfrau: Sakitnya Hidup Dalam Kebohongan

Bohong !! bila anda mendengar kata itu pasti yang terbesik dihati dan pikiran anda adalah rasa marah, jengkel atau rasa geram yang tak terkira, karena anda merasa ditipu.Dan pastinya rasa percaya yang ada selama ini secara otomatis akan hilang baik secara perlahan...

“PACARMU ITU BELUM TENTU JADI JODOHMU”

Seorang PACAR itu kebanyakan hanya hadir sebagai penghias hidup seseorang. Dia hanya singgah sebentar yang terkadang menyisakan kepahitan dan penyesalan yang berkepanjangan.Sedangkan JODOH adalah teman hidup yang telah digariskan Allah untuk menjadi pasangan...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *